Moesee Aceh Gelar Kunjungan Kerjasama Ke Melayu Pulau Pinang Malaysia

moesse Aceh bersama persatuan melayu pulau pinang : (gambar)

Kabarnasional.net, Malaysia - Moesee Aceh yang terdiri dari beberapa Putra- Putri Aceh melakukan kunjungan dan kerjasama terhadap Persatuan Melayu Pulau Pinang, di Pulau Pinang, Malaysia. Rabu (02/01/2019).

Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang, Tan Sri Dato' Haji Mohd Yussof Latiff menyambut kedatangan Moesee Aceh dengan hangat dan penuh haru.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Muafakat Nusantara Aceh-Malaysia dimana disini ada muafakat besar yang akan terjalin dalam bentuk kerjasama serta pengembangan Melayu Nusantara.

Tan Sri Dato' Haji Mohd Yussof Latiff kepada Media Kabarnasional.net menjelaskan, "Hubungan persaudaraan ini perlu dirajut kembali guna menjaga dan menarik kembali ukhuwah yang pernah terjalankan dimasa dahulu khususnya Aceh-Malaysia yang hampir hilang.

"Melayu punya peran peran penting dalam membangun peradaban sosial, pendidikan, ekonomi dan budaya di Asia Tenggara. Jika ini tidak dibina dan dirawat serta tidak dikuatkan kesatuannya, maka melayu ini akan kehilangan keberadaan serta juga hilang perannya,"Kata presiden melayu pulau pinang.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua seuramoe pasee, Murtadha, "bahwa kita hari ini masih dapat bersosial diakibatkan karena peran penting melayu dalam kepeduliannya terhadap sesama, terbukti salah satu acuan besar yang kita hadapi sekarang dalam perdebatan melayu siapa punya"katanya.

Menurutnya, "melayu ini jauh sebelum Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunai Darussalam, Thailand, Vietnam dan beberapa wilayah lainnya yang terdapat dikawasan Asia Tenggara ini ada, maka melayu itu sudah ada. Hal ini bisa kita lihat dari segi bahasa, seni, senjata khas, pakaian adat dan lainnya yang menurutnya sangat serumpun walaupun terdapat sedikit perbedaan.

Harapannya, "marilah kita sama sama mewujudkan silaturrahmi dan persaudaraan ini tetap kuat dan terjaga sehingga melayu ini tidak terasingkan dari rumahnya sendiri. Kita belajar banyak dari melayu ini, maka patutlah kita menjaganya. Sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi teruslah kita putar dengan gaya melayu dan khas yang ada dari setiap wilayah yang kita punya,"harapnya Tan Sri.

"Ada dua hal yang bisa kita lakukan sekarang ini jika kita ingin menyelamatkan melayu ini.

Menuntut perubahan dan menciptakan perubahan. Jika kita tidak sanggup dengan aksi gerakan masa dalam menuntut perubahan dalam sistem yang ada dan terabaikan, maka lakukan lah dalam menciptakan perubahan itu dengan sistem yang anda punya yaitu dengan cara ambil peran dari segi pendidikan, sosial dan budaya nya,"ujar Ketua Moesee Aceh.

Harapannya, "marilah kepada seluruh handal taulan kita merajut kembali hubungan saudara yang pernah kita punya, ikat kembali persaudaraan ini dengan kuat dan kita hidup serumpun serta rukun dan hasilnya apa yang kita impikan betul adanya akan terjadi,"tutupnya. (Red/HR)

Share:

Read More

YARA : Meminta Plt Gubernur Aceh Kaji Ulang Lelang Proyek 7 Januari

Safaruddin Ketua YARA : (Gambar)

Kabarnasional.net, Banda Aceh- Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin meminta Pemerintah Aceh kaji ulang rencana pengumuman lelang proyek 7 Januari 2019 karena SKPA teknis masih terlalu sibuk dengan beban tanggung jawab penyelesaian proyek APBA tahun 2018," kata safar pada media kabarnasional.net melalui pesan singkat WhatsApp, pada Minggu (30/12/2018).

"Informasi yang kami dapat bahwa ada SKPA teknis baru mulai menghimpun dan menyusun dokumen persiapan pengadaan. Proses penyusunan tersebut baru di susun ditengah kesibukan SKPA menyelesaikan tanggung jawab kegiatan proyek proyek APBA tahun 2018 yang banyak belum tuntas dengan berbagai masalah di lapangan,"terang Safar.

YARA sangat mendukung percepatan lelang yang di rencanakan 7 Januari 2019, tetapi perlu persiapan yang matang dan melalui mekanisme aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan banyak masalah nantinya seperti beberapa proyek pembangunan di tahun 2018. 

"Kami sangat mendukung pelelangan proyek dengan cepat, tapi bukan di paksakan dengan mengabaikan mekanisme yang justru akan menimbulkan permasalahan hukum nantinya" tambah Safar.

YARA memperkirakan, "Dengan kesibukan SKPA menyelesaikan beban tanggung jawab kegiatan proyek di tahun 2018, lelang yang di rencanakan 7 Januari tidak akan terkejar, karena proses untuk persiapan dokumen perencanaan dan dokumen pengadaan untuk kegiatan konstruksi yang strategis membutuhkan waktu karena SKPA harus memastikan beberapa kelengkapan penting diantaranya:

1. Feasibility Studi (studi kelayakan), Detail Engineering Desain (DED), Gambar desain, Spesifikasi Teknis, motodologi pelaksanaan dan lain lain.

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan survei harga pasar yang benar.

3. Memastikan Izin Lingkungan dan AMDAL/UKL-UPL, karena ada proyek proyek di tahun 2018 tidak mengantongi dokumen lingkungan.

4.Dokumen kesiapan lahan dan tanah yang clear and clean, dan dokumen pendukung lainnya.

"Pengalaman monitoring kami terhadap pelaksanaan beberapa proyek strategis dan lainnya di tahun 2018 banyak timbul permasalahan, terutama terkait dengan dokumen lingkungan dan kesiapan lahan dan tanah, sehingga selain menghambat juga akan menjadi temuan hukum nantinya, oleh karena itu, dokumen pendukung harus benar di siapkan agar pembangunan di Aceh berjalan lancar dan tidak melanggar hukum," kata Safar.

Beberapa dokumen ini perlu waktu untuk penyusunannya, belum lagi tindak lanjut hasil evaluasi Mendagri, pendataan Daftar Pelaksanan Isian Anggaran (DPA), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan persiapan lelang dan lainnya yang juga membutuhkan cukup waktu yang matang.

Untuk itu, kami menyarankan agar pengumuman lelang 7 Januari 2019 agar di pikirkan ulang oleh Pemerintah Aceh, start awal Plt Gubernur dan DPRA dengan pengesahan anggaran tepat waktu jangan sampai tercoreng akibat inkonsistensi pemerintah dalam memberikan informasi tahap pembangunan kepada publik, apalagi menyangkut tahapan pelelangan proyek yang sangat rentan dengan KKN.

Plt Gubernur Aceh perlu pantau langsung serapan anggaran, "Kami menyarankan agar Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, untuk bisa melakukan pemantauan langsung setiap saat serapan dan pemasukan anggaran di Aceh, dengan dukungan teknologi semua bisa dilakukan apalagi perkembangan sistem perbankan sekarang yang bisa memantau segala transaksi hanya dengan ponsel saat ini.

Dengan itikad yang tulus, dan kami yakin Plt. Gubernur Aceh akan mampu membawa dan mewujudkan visi Aceh Hebat dengan di bantu oleh SKPA yang hebat. Jangan sampai pengalaman serapan anggaran 2018 kembali terulang di tahun 2019,"Tutupnya Safar. (red)

Share:

Read More

ACT Gelar Silaturahmi Dan Diskusi Bencana Stunami Selat Sunda

Kabarnasional.net, Banda Aceh- Aksi Cepat Tanggap (ACT) laksanakan silaturahmi beserta shering  terkait bencana Tsunami yang terjadi di Selat Sunda, kegiatan Diskusi tersebut dilaksanakan di Cocomix Kafe, Jum'at (28/12/2018).

Kegiatan silaturahmi dan sharing terkait bencana Tsunami selat Sunda tersebut turut dihadiri oleh Thariq Fadlin, Lisdayanti, Rahmat Aulia beserta masyarakat dan kalangan mahasiswa.

Dalam hal ini Thariq Fadlin menjelaskan, "ACT telah menurunkan Tim di beberapa Provinsi dan juga telah mendirikan posko- posko, dan kita juga sudah melalukan Vase- vase emergency 5 kabupaten, 1 Posko induk, 4 Posko wilayah,"jelasnya.

Lanjutnya, "Bantuan yang kita salurkan berupa makanan, alat medis, air bersih, Kain dan lain sebagainya tetap kita salurkan, juga kita sudah siapkan 20 truk untuk korban Stunami,"tutupnya.

Kegiatan diskusi dan Sharing terkait bencana Stuhami di wilayah selat sunda tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sesi diskusi. (Dika/Red)

Share:

Read More

Plt Gubernur Aceh Perlu selamatkan pembangunan yang terancam mangkrak

Photo: Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin 

Kabarnasional.net, Banda Aceh- Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin meminta Plt Gubernur menyelamatkan pembangunan yang terancam berhenti akibat kekurangan waktu dalam pelaksanaannya karena berakhirnya masa anggaran tahun 2018, sehingga banyak rekanan yang sedang mengerjakan pembangunan dengan persentase yang sedikit lagi tidak bisa lagi menlanjutkan pembangunannya karena diputuskan kontraknya. Banda Aceh, Jumat (12/14/2018).

Safaruddin Menjelaskan, "Kami mendapat informasi banyak proyek pembangunan yang sudang di atas 85-90% selesai dan butuh waktu sedikit lagi sampai 100%, namun di karenakan tahun anggaran akan berakhir maka semua pekerjaan tersebut akan di hentikan kontraknya dan akibatnya pembangunan tersebut tidak bisa di lanjutkan sampai selesai sehingga ini akan sangat merugikan masyarakat penerima manfaat dari bangunan tersebut seperti jembatan, jalan, waduk dan lainnya,"Terang Safar.

Ketua YARA juga menyampaikan, "keterlambatan dalam proses pembangunan ini merupakan efek dari Pergub APBA, masa tender dan kontrak kerja yang sempit sehingga waktu pengerjaan suatu bangunan tidak tercapai 100%.

"Kami minta Plt Gubernur membuat kebijakan dan memberikan solusi terhadap permasalahan ini, karena tidak bisa di pungkiri bahwa ini adalah akibat dari APBA yang di Pergubkan” pinta Safar.

YARA menyarankan kepada Plt Gubernur untuk menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta semua perubahannya sebagai payung hukumnya dimana disebutkan dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a.2 memberikan ruang kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 50 hari kalender masa keterlambatan. Penjelasan Pasal ini tercantum “cukup jelas”, artinya tidak perlu lagi dimaknai lain.

Dengan demikian, tidak ada larangan jika masa

keterlambatan tersebut melampaui batas akhir tahun anggaran. Pemberian waktu keterlambatan tentu didasari pada itikad baik (good faith) dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan pekerjaan. Selama masa keterlambatan Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 120).

Dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b: “Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dantidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”. Penggunaan kata penghubung “dan” pada Pasal 93 ayat (1) huruf b bermakna bahwa pemutusan Kontrak hanya dapat dilakukan jika memenuhi dua unsur, yaitu: 1). Penyedia lalai/cidera janji; dan 2). Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pemutusan Kontrak tidak dapat dilakukan jika hanya memenuhi unsur yang pertama (lalai/cidera janji).

Penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf b: “Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over”.

"Kami menyarankan kepada Plt Gubernur agar menggunaka Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta semua perubahannya sebagai payung hukumnya, dengan menggunakan langkah ini kita berharap pembangunan yang telah dilaksanakan bisa di selesaikan 100% dan dapat di nikmati oleh masyarakat Aceh,"Saran Safar.

Dalam penilaian YARA, "jika Pemerintah melakukan pemutusan kontrak maka akan sangat banyak yang di rugikan, pertama Pemerintah karena target pembangunannya tidak tercapai, kedua Masyarakat karena tidak dapat menikmati fasilitas bangunan sarana public dan ketiga adalah Rekanan yang melaksanakan pembangunan karena mereka sesuai dengan Pasal 93 Ayat (2): “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka PPK melakukan tindakan berupa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan d. Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam”, oleh karena itu perlu kebijakan dan solusi dari Plt Gubernur untuk menyelamatkan pembangunan di Aceh saat ini.

“tujuan dari pembangunan adalah kemanfaat untuk publik, tentu saja prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku, kita tidak ingin proses pembangunan justru akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah, masyarakat maupun para pengusaha, dari inilah perlu kebijakan dan solusi dari Plt Gubernur Aceh untuk menyelamat- kan pembangunan yang kritis saat ini,"tutup Safar. (Red)

Share:

Read More

Kapoldasu Silaturahmi Bersama Ribuan Pemulung, Tukang Tambal Ban, Tukang Cukur Rambut, Dan Penjual Koran

Kabarnasional.net, Medan- Sebagai bentuk rasa syukur. Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs. Agus Andrianto,SH,MH bersilaturahmi dengan ribuan Pemulung, Tukang Tambal Ban, Tukang Cukur Rambut dan Penjual Koran Lampu merah.

Silaturahmi ini sebagai bentuk negara ada. Usai menyalami masyarakat yang hadir di lapangan KS Tubun. Kapolda Sumut dan masyarakat makan siang bersama,Kamis (27/12/2018).

Irjen Pol Agus mengatakan, "Saya bahagia bisa berkumpul dengan saudara- saudara sekalian. Ini adalah suasana bahagia,"ucapnya Irjen Pol Agus dihadapan ribuan masyarakat yang menghadiri acara tersebut.

Pada kesempatan itu, Kapolda Sumut memohon agar seluruh masyarakat yang hadir ikut serta menjaga kekondusifan kamtibmas dan ketertiban menjelang Tahun baru 2019 serta pesta Demokrasi nantinya yaitu Pileg dan Pilpres Tahun 2019 yang akan datang.

Selain itu, Irjen Pol. Agus juga mengatakan, "agar tidak mudah terprovokasi dengan isu yang memecah belah antar sesama,apalagi sampai mengarah ke Sara.Bila ada informasi harus kita saring dulu.

"Kita jangan mudah terpancing, "tandasnya.

Alumnus Akpol Tahun 1989 ini menyebut, kita yang berada disini sangat berperan dalam memberikan keamanan dan kedamaian di Sumut. Persatuan dan kesatuan modal kita menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita sama. Jadi mari kita jaga keamanan, "ucapnya di dampingi Wakapolda Sumut Brigjend.Pol.Mardias Kusin Dwihananto .SIK.M.Hum dan Para Pejabat Utama lainnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan Pemulung menyambut baik dan sangat antusias memenuhi ajakan Kapolda Sumut bertemu mereka. Untuk itu, silaturahmi dengan Kapolda Sumut merupakan sejarah bagi mereka.

"Kami apresiasi Pak Kapolda, "pungkas Pasaribu.

Sementara itu, Anto Siregar mewakili penjual koran sangat berharap agar Kapolda Sumut sering melakukan silaturahmi ini.Dia juga berharap agar harga kebutuhan sembako jangan naik lagi. Apalagi mereka belum mempunyai gaji tetap. "Tolongla Pak Kapolda, kalau bisa harga sembako jangan naik ya,"pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Mapolda Sumut ini memberikan bingkisan kepada seluruh masyarakat.

Kegiatan tersebut Turut hadir Wakapolda, Brigjen Mardiaz K, Dirkrimsus Kombes Roni Santama, Kabid Humas, Kombes Tatan Dirsan Atmaja dan seluruh Pejabat Utama.

Usai kegiatan,Kapolda Sumatera Utara Irjend.Pol.Drs.Agus Andrianto.SH.MH yang di dampingi Wakapolda Sumatera Utara Brigjend. Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto.SIK. M.Hum. dan Pejabat Utama lainnya melakukan salam - salaman kepada Pemulung,Tukang Tampal Ban,Tukang Cukur Rambut dan Penjual Koran. (Red)

Share:

Read More

GO-PAY Kini Bisa Di Pakai Saat Masuk Museum Tsunami Aceh

Kabarnasional.net, Banda Aceh- Guna mempermudah masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Museum Tsunami Aceh di Kota Banda Aceh, GO-PAY memperkenalkan metode pembayaran non-tunai lewat scan QR untuk pembayaran tiket masuk ke museum tersebut.

 Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengaplikasian metode pembayaran elektronik ini dilakukan bertepatan dengan peringatan 14 tahun bencana tsunami yang dilaksanakan di Museum Tsunami, Banda Aceh. Rabu (26/12/2018).

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Aceh Drs. Amiruddin, M. SI menandatangani MoU mewakili Pemprov Aceh.

Teuku Parvinanda, Head of Regional Corporate Communications for Sumatera memaparkan,"Pemanfaatan pembayaran elektronik GO-PAY tidak hanya mempermudah konsumen tetapi juga lebih transparan.

"Dengan pembayaran elektronik, semua transaksi akan tercatat sehingga lebih transparan. Tidak hanya itu, pembayaran non tunai terutama yang terkait aktivitas sehari-hari merupakan langkah pertama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan,"jelasnya.

Kolaborasi strategis antara GO-PAY dan Pemprov Aceh, kata Teuku, bisa mengakselerasi pertumbuhan Aceh. "Jika masyarakat terbiasa memanfaatkan pembayaran non tunai yang transparan dan mudah, maka Pemprov Aceh dapat dengan mudah memperkenalkan inovasi digital lain yang dapat meningkatkan pelayanan publik. Pembayaran elektronik di Museum Tsunami Aceh ini merupakan pilot project kami di bumi serambi Mekah.” kata Teuku.

Dia menambahkan, GO-PAY telah melakukan beberapa kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Pemko Semarang dan Polres di beberapa kota untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Saat ini, GO-PAY sudah dapat diterima di lebih dari 200.000 rekan usaha di berbagai kota di Indonesia.

Dalam sambutannya, Drs. Amiruddin, M. SI menyatakan bahwa pemerintah Aceh optimis dengan penggunaan sistem pembayaran non tunai sebagai salah satu sistem pembayaran. “Di tahun 2019, pemerintah Aceh tidak lagi menggunakan uang tunai dan sudah beralih ke metode pembayaran non tunai seperti misalnya untuk penggajian pegawai dan pembayaran vendor.

Lebih lanjut, "para pengunjung museum yang ingin membayar tiket masuk menggunakan GO-PAY cuma butuh beberapa langkah mudah. Cukup dengan scan kode QR yang tersedia di loket menggunakan aplikasi GO-JEK. GO-PAY juga memberikan promosi berupa cashback sebesar 20% bagi para pengunjung yang membayar menggunakan GO-PAY.

GO-JEK Sponsori Peringatan 14 Tahun Tsunami Aceh

Selain memperkenalkan GO-PAY sebagai metode pembayaran elektronik di Museum Tsunami Aceh, GO-JEK, penyedia layanan on-demand terdepan di Indonesia juga mendukung peringatan 14 Tahun Tsunami Aceh yang mengusung tema “Bangun Bersama, Siaga Utama”, di kawasan Masjid Tgk Chik Mahraja Gurah, Kec. Peukan Bada, Banda Aceh.Acara ini dihadiri langsung oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan jajaran Muspida Aceh. Selain itu Ustad Abdul Somad turut hadir memberikan ceramah sebagai bagian dari refleksi bangsa terhadap bencana tsunami yang terjadi 14 tahun lalu.

“Sebagai perusahaan teknologi asal Indonesia, kami ingin terus menjaga tali silaturahmi dengan masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya di Aceh. Kami berharap dengan dukungan GO-JEK di tali silaturahmi antara kami, mitra kami dan masyarakat Aceh bisa diperkuat,” ujar Damar Juniarto – Vice President Regional Affairs GO-JEK.

Melalui rangkaian peringatan tsunami ini, GO-JEK juga ingin mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. “Kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi GO-JEK terhadap dukungan yang terus diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dan masyarakat kepada perusahaan teknologi seperti GO-JEK sehingga dapat terus memberikan dampak positif kepada masyarakat,”kata Damar.

Di Banda Aceh dan Sabang, GO-JEK tidak hanya menggandeng sektor informal untuk bisa mengakses pendapatan tambahan, tetapi juga UMKM memperluas pasarnya. “Di berbagai wilayah di Indonesia, kami selalu berusaha membantu para UMKM untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan bisnisnya,” tutup Damar.

Para pengunjung Museum Tsunami Aceh juga dapat menikmati kemudahan mengisi (top up) saldo Go-Pay di booth Go-Pay yang terletak di dekat loket museum selama sebulan ke depan. Disediakan merchandise menarik untuk setiap transaksi top up Go-Pay dengan jumlah tertentu.

Share:

Read More

Ojek Online GO LARANGAN Tangerang Bantu Korban Stunami Di Selat Sunda

photo : Komunitas Ojek Online GO LARANGAN

kabarnasional.net, Tangerang- Komunitas Ojek Online GO LARANGAN yang bertempat di Jl.Raya Cileduk, Larangan Gg.Shinta Kota Tangerang Menggalang, mengirimkan bantuan untuk meringankan beban bagi korban tsunami Selat Sunda di pesisir Banten. Tsunami yang terjadi pada Sabtu (22/12) malam. Rabu (26/12/2018)

Meninggalkan duka bagi masyarakat sekitar pesisir, Tsunami Yang telah menghancurkan ratusan rumah penduduk, puluhan hotel, dan tempat kuliner yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka-luka.

Ketua Komunitas Ojol Go Larangan Solohin atau Akrab dipanggil Bongkeh mengungkapkan, "bahwa bencana tsunami merupakan duka kita semua, dan harus kita pikul bersama untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Meskipun Kita Terlahir tidak dari Rahim Yang Sama,namun Musibah Yang terjadi adalah Tanggung Jawab Seluruh Komponen Bangsa,sehingga beban yang diderita Korban dapat Berkurang,"ungkapnya

Bertempat di Masjid Tenjo Lahang, Jiput Kecamatan Labuhan Banten Komunitas Ojol Ini memberikan bantuan berupa Pakaian Hangat seperti Jaket Sweater, Indomie, serta Air Mineral kepada korban bencana Tsunami.

Sesampainya lokasi yang dituju para Driver Ojol ini diterima langsung oleh salah satu Kordinator posko penggungsi penampung Korban Tsunami Selat sunda yaitu Rhenno

Salah seorang relawan kemanusiaan Ia menuturkan, "setidaknya ada sekitar 600 Orang yang Ada diposko penggungsi Maharani Kebanyakan adalah Ibu serta Anak Anak.

Menurutnya, "saat ini para pengungsi sangat membutuhkan selimut,Matras,Tenda,Mie Instan serta Obat Obatan,Mengingat Cuaca Hujan terus menerus.

Solihin menjelaskan, "bantuan yang diberikan oleh para Driver Ojol ini diperoleh dengan cara mengumpulkan dari para Anggotanya,ada juga sebagian Pakaian dari warga sekitar yang digagas oleh pengurus Rt 02/02 Kelurahan Larangan Utara Ade Syaiful gagasan menyalurkan Bantuan ini terinspirasi oleh LAJURI (Laskar Juang Rakyat Indonsia) yang merupakan salah satu Organ Relawan Kemanusiaan/Crisis center, yang pernah terjun langsung dilokasi Bencana Alam seperti saat Tsunami Aceh 2005 dan Gempa Tsunami yang belum lama ini di PALU Dan Donggala,"jelasnya Solihin

Dwi Wahyudi atau biasa disapa Heddot Menyampaikan, "saat Arisan rutin yang dilaksanakan setiap Minggu malam dan menurutnya ada pula yang berasal dari Komunitas OJOL Disekitar Cileduk.

Ade Syaiful Sebagai Pengurus RT Berharap,"Dengan Adanya Aktifitas Sosial ini,dapat meningkatkan Rasa kepedulian Sosial yang Tinggi senasib sepenanggungan Sesama Anak Bangsa,"Harapnya. (red)

Share:

Read More

Presiden Joko Widodo Resmikan Bandara Baru di Morowali dan Empat Terminal Bandara di Sulawesi

Kabarnasional.net, Sulawesi- Presiden Joko Widodo meresmikan satu bandara baru dan pengembangan empat terminal bandara yang seluruhnya dibangun di Pulau Sulawesi.

Peresmian yang dipusatkan di Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sekaligus mengakhiri rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Sulawesi, Minggu (23/12/2018).

Satu bandara yang baru saja dibangun dan diresmikan itu ialah Bandara Morowali di Sulawesi Tengah. Sementara empat terminal bandara yang diresmikan adalah terminal bandara Syukuran Aminuddin Amir di Sulawesi Tengah, terminal bandara Haji Aeropala Selayar dan terminal baru bandara Lagaligo-Bua di Sulawesi Selatan, dan terminal bandara Betoambari di Sulawesi Tenggara.

"Kita semua berharap agar pembangunan ini nantinya betul-betul dapat memudahkan kita pergi ke manapun, juga dapat mempercepat kita pergi ke manapun. Dapat juga untuk mengirimkan barang atau logistik ke manapun," kata Presiden dalam sambutannya.

Bagi masyarakat di Sulawesi sendiri, bertambahnya ,"pilihan transportasi ini diharapkan dapat menghubungkan mereka dengan saudara-saudaranya di seluruh Indonesia.

"Kita memiliki 17 ribu pulau dan kita ingin masyarakat yang ada di sini, di Provinsi Sulawesi Tengah, bisa berkenalan dengan saudara-saudaranya di Wamena (Papua), Yahukimo (Papua), dan Bener Meriah di Aceh," tuturnya.

Sebagai informasi, bandara Morowali yang baru selesai dibangun pada tahun ini didirikan di atas lahan seluas 158 hektare dan dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 1.500 meter serta fasilitas terminal penumpang seluas 1.000 meter persegi. Bandara ini berada di Desa Umbele, Kecamatan Bumiraya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Pembangunan bandara baru tersebut semakin menambah konektivitas Kabupaten Morowali menuju kota-kota besar seperti Kendari, Palu, dan Makassar. Sebelum adanya bandara ini, masyarakat setempat mesti menempuh jalur darat dan laut untuk menuju kota lainnya. (Red)

Share:

Read More

Sidang Paripurna DPD RI Sahkan Persetujuan Otsus Aceh Di Perpanjang Pasca 2027

Kabarnasional.net, Jakarta- Sidang Paripurna DPD RI mensahkan persetujuan lembaga DPD RI untuk memperpanjang Otsus Aceh pasca 2027. Pengesahan ini ditandai dengan pengetokan palu sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. Pengesahan ini berdasarkan laporan yang dibacakan oleh Pimpinan Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP yang juga Senator DPD RI Asal Aceh, Kamis (20/12/2018) di gedung Nusantara V Senayan Jakarta.

Senator H. Fachrul Razi, MIP dalam sidang paripurna DPD RI membacakan laporan bahwa Komite I memiliki perhatian penuh terhadap pelaksanaan otsus di Papua, Papua Barat dan Aceh yang diwujudkan dengan mengagendakannya menjadi salah satu fokus pengawasan DPD.

“Apalagi ada persoalan krusial dari keberlakuan UU Otsus yakni terkait dengan akan berakhirnya Dana Otsus. Melalui kewenangan yang dimiliki DPD, khususnya Komite I, telah memanggil Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk meminta penjelasan atas kebijakan pasca berakhirnya Dana Otsus baik di Provinsi Aceh, Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

Kami pun telah menerima aspirasi dari segenap rakyat Papua agar dilakukan evaluasi pelaksanaan otsus selama ini dan mengkaji kemungkinan untuk dilakukan revisi terhadap UU Otsus dan jangka waktu keberlakuan Dana Otsus, baik di Provinsi Aceh, Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat,” tegasnya.

Fachrul Mengatakan bahwa keberlakuan Otsus hingga sekarang ini pada aspek pelaksanaan jauh lebih penting daripada upaya untuk mengubah dan/atau menyempurnakan kebijakan yang sudah ada, terlepas bahwa di dalam kebijakan Otsus tersebut menyimpan sejumlah persoalan substantif.

Dalam pembacaan laporan paripurna, Fachrul Razi mengatakan bahwa "pemberian otsus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat menjadi “politik jalan tengah,” untuk meredam gejolak politik dan upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan politik dan mengedepankan persatuan bangsa, maka kebijakan otsus menjadi pilihan terbaik dan rasional untuk dipertahankan.

“Komite I mendukung sepenuhnya keberlanjutan pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, termasuk Dana Otsus didalamnya, dengan memperbaiki mekanisme pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dan kebijakan Otonomi Khusus secara menyeluruh,” jelas Fachrul Razi.

Keberlanjutan pelaksanaan Otsus, lanjut Fachrul Razi, harus didukung dengan evaluasi yang komprehensif yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

“Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) harus diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tepat sasaran dan tepat kegunaan, seperti untuk pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan, Ekonomi dan Kesejahteraan, dan pengembangan kelembagaan Sosial-budaya masyarakat,” jelasnya.

Fachrul Razi merekomendasikan bahwa pemanfaatan dan penggunaan DOKA harus akuntabel dan melibatkan masyarakat agar dapat diawasi bersama-sama. Seperti memberikan label/papan pengumuman setiap kegiatan yang dibiayai dari Dana Otsus supaya diketahui oleh masyarakat.

“Pemerintah menyusun exit strategy pasca kebijakan Otsus Aceh dan mengkaji keberlakuan perpanjangan DOKA jilid II pasca tahun 2027,” tutupnya yang disambut dengan tepuk tangan dari anggota DPD RI seluruh Indonesia. (Red)

Share:

Read More

Ketua Lemkaspa Bahas Isu Perikanan Aceh Pada Internasional Conference Di Bangkok Thailand

 Doc photo. Ketua Lemkaspa Samsul Bahri M.Si

Kabarnasional.net, Thailand- Samsul Bahri S.Pi, M.Si Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) diundang sebagai pemateri pada Thailand Halal Assembly, International Conference yang bertemakan Precision Halalization on Bioeconomy Era, kegiatan tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal 14-18 Desember 2018 di Bangkok, Thailand. Rabu (19/12/2018).

Melalui sambungan telepon seluler Ketua Lemkaspa menjelaskan bahwa ,"kehadirannya pada International Conference ini untuk menyampaikan hasil riset kepada masyarakat dunia terkait ide atau gagasan dan temuanya mengenai  Halal Science,"jelasnya.

Sebelumnya saya melakukan Joint Riset dengan salah satu Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Wahyu Eka Sari S.Si, M.Si, tentang The Perspective of Halal Rubella Vaccine as an Alternative Solution in The Bioeconomic Era dan Pola Migrasi Sumberdaya Tuna di Perairan Aceh dengan judul Technology Characteristics of Fishing Ground of Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) Based on Sea Surface Temperature and Chlorophyll-a Distributions in The Waters of Aceh Province on Bioeconomy Era dua hasil riset inilah yang kita sampaikan pada konferensi internasional ini," Kata Samsul.

Dirinya juga menjelaskan, "riset mengenai Vaksin Rubella dilakukan atas timbulnya polemik masyarakat Muslim Dunia terhadap kandungan senyawa dalam Vaksin Rubella terdapat senyawa dari Babi. Dalam hal ini kita meneliti sumber bahan lain untuk mendapatkan antigen yang dapat dijadikan sebagai kandidat Vaksin Rubella. Kedepan dilakukan riset lebih lanjut untuk dapat menemukan alternatif vaksin Rubella yang halal".

Samsul juga menambahkan selain ,"hasil riset tentang Vaksin Rubella, juga memaparkan Teknologi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan jenis tuna di perairan Provinsi Aceh dengan memanfaatkan Teknologi Satelit, guna menjaga keberlanjutan sumberdaya jenis Ikan tuna yang tersebar di Perairan Aceh dan Samudera Hindia. Saat ini jenis sumberdaya tuna sudah mulai mengalami degradasi di seluruh perairan Dunia,"tambahnya.

"Kedepan perlu dilangkah-langkah strategis dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dengan melibatkan seluruh Stakeholder dan multidimensi dalam keberlanjutan populasi tuna", Jelasnya Samsul.

Thailand Halal Assembly 2018 yang berlangsung di Kota Bangkok 14 sampai 18 Desember 2018 ini merupakan ajang Conference rutin yang diadakan setiap tahun untuk membangun standardisasi kehalalan di seluruh dunia dalam konteks syariat Islam, dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan Delegasi Pemerintah, Dosen, dan Ilmuan dari Negara-negara di Asia, Eropa, Amerika, maupun Timur Tengah. (HK/Red)

Share:

Read More

Bupati Nagan Raya Terima Penghargaan WTP

Kabarnasional.Net, Banda Aceh- Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam rapat koordinasi (Rakor) keuangan Prov. Aceh yang di gelar di Amel Convention Hall, Ulee Kareng. Banda Aceh, Kamis (29/11/2018)

Plt gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyerahkan piagam penghargaan WTP (wajar tanpa pengecualian) yang ke 10 atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 yang diterima Bupati HM Jamin Idham, SE, sebagai salah satu kabupaten yang dianggap baik dalam pengelolaan keuangan.

Dalam rapat koordinator (Rakor) tersebut turut dihadiri Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan unsur Forkopimda. Pemberian penghargaan WTP dari Pemerintah RI yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Aceh mengatakan, "Sebagaimana yang telah diagendakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Aceh, selain hari ini kita menyelenggarakan rakor tentang laporan keuangan pemerintah, juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada kab/kota yang meraih predikat WTP untuk laporan keuangan tahun 2017.

"Penghargaan ini mengandung banyak makna, antara lain sebagai apresiasi atas kepatuhan pada sistem pelaporan keuangan, sebagai cambuk untuk mempertahankan prestasi, juga sebagai dorongan bagi Daerah yang belum meraih WTP untuk bisa meraih prestasi yang sama,"kata Plt. Gubernur Aceh.

Karenanya, lanjut Plt. Gubernur, "Wajar jika prestasi itu kita syukuri dan layak mendapat penghargaan, untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Kab/kota yang telah meraih predikat WTP terhadap laporan keuangannya di tahun anggaran 2017,"tutupnya. (Red)

Share:

Read More