Dr. Irsalina Husna Azwir Mendukung Kebijakan Aceh Bebas Sampah pada 2025

Kabarnasional.net, Banda Aceh- Dr. Irsalina Mendukung penuh kebijakan Aceh bebas sampah pada 2025.  Sebagai tahap awal, Pemerintah Kota Banda Aceh mulai menerapkan pengenaan denda Rp10 juta atau hukuman kurungan maksimal sebulan penjara bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Calon Anggota DPD RI dr. Irsalina Husna Azwir mengatakan, Sebelum menerapkan pengenaan denda mulai 1 Januari 2019, Pemerintah Kota Banda Aceh menyosialisasikan qanun atau peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah tersebut sepanjang Agustus hingga Desember 2018.

" Qanun aceh mengenai denda bagi yang membuang sampah sembarangan, adalah aturan hukum positif demi lingkungan. Allah SWT menitipkan bumi ini kepada kita untuk dijaga, dipelihara, dan dimakmurkan. Mengelola sampah dengan baik sehingga dapat dikembalikan secara layak kepada bumi menjadi salah satu cara ibadah kita,"Ujar Dr.Irsalina kepada media kabarnasional.net, Sabtu (2/2/2019).

Ditambahkan dr irsalina, "Kita dapat bergerak memulai ini dengan memilah, mengumpulkan dan membuang sampah sesuai tempatnya. Hampir 60% sampah adalah jenis organik yang berasal dari sampah rumah tangga, hal ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk tanaman dan sisanya dapat diolah di bank sampah.

"Selama ini pengelolaan sampah masih konvensional, penumpukan sampah pada tempat pembuangan sampah (TPS) adalah pemborosan yang belum  bermakna, tingginya biaya operasional dan maintenance alat hanya untuk menata sampah,"jelas dr Irsalina Husna Azwir, wanita aceh kelahiran 28 tahun silam tersebut.

Sampah yang telah dikumpulkan harus diolah dengan multi teknologi ramah lingkungan, dimana sampah organik menjadi pupuk kompos yang dapat diambil kembali oleh masyarakat yang ingin melakukan penghijauan dirumahnya; serta sampah non organik didaur ulang menjadi material bangunan, kerajinan rumah tangga yang dapat dijual kembali sehingga membantu perekonomian keluarga dan sisanya dapat menggunakan teknologi power house untuk digunakan sebagai tenaga listrik. Perlu ada manajemen pengelolaan agar limbah yang dihasilkan juga aman terhadap lingkungan.

Terakhir dr. Irsalina menghimbaukan, " Mari permasalahan sampah menjadi perhatian kita semua, dengan membuat sampah dari sesuatu yang tidak berarti menjadi bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat " tutupnya.

dr.Irsalina Husna Azwir, SH adalah calon anggota DPD-RI nomor urut 32 maju dari Provinsi Aceh periode 2019- 2024 dengan tekat ingin memperjuangkan hak-hak kesehatan dan pendidikan masyarakat Aceh jika nantinya terpilih di DPD-RI.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengenakan hukuman bagi warga yang membakar sampah sembarangan berupa hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda hingga Rp50 juta.

Peningkatan jumlah sampah menjadi tugas kita semua untuk turut andil mengatasi kondisi ini. Bukan hanya tugas pemerintah, perlu kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat agar "Menuju Aceh bebas sampah 2025" bisa sukses. (Ic/Red)

Share:

Read More

Tim Seleksi Sekda Aceh Cacat Prosedur, Mahasiswa Sarankan Seleksi Ulang

Kabarnasional.net, Banda Aceh - Proses seleksi Calon Sekretaris daerah (Sekda) Aceh ternyata cacat prosedur, seharusnya tim tersebut melibatkan pejabat eselon I Kemendagri dan Kemenpan RB RI.

Hal ini tergambar dari penyataan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Soni Sumarsono, M.DM, yang menyebutkan Panitia Seleksi itu seharusnya melibatkan pejabat pusat.

"Bila awalnya sudah cacat, maka hasilnya juga salah, agar hasilnya lebih baik maka di lakukan seleksi ulang dengan melibatkan kemendagri dan juga kemenpan RI," sebut Sekjen Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil, Zazang Nurdiansyah, kepada media, Sabtu (2/2/2019) dini hari.

Dirinya kecewa dengan Plt Gubernur, Nova Iriansyah yang dinilai melakukan pembiaran dan tidak melakukan koordinasi dengan pusat terkait proses seleksi sekda provinsi Aceh.

"Seharusnya plt Gubernur dan tim seleksi melakukan komunikasi awal dengan kemendagri baik lisan atau pun tertulis, karena kemendagri sama sekali tidak dilibatkan," kata Zazang.

Menurutnya, "kendatipun Aceh memiliki kewenangan khusus terkait proses sekda Aceh seperti dalam PP No 58 Tahun 2009, namun proses konsultasi juga semestinya juga dilakukan, agar etika secara prosedur tidak dikangkangi. Apalagi UUPA mengatur tentang proses konsultasi itu.

Sebagai civil society, pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk mengevalusi kembali proses seleksi sekda Aceh agar tidak cacat prosedur.

BACA JUGA: FPMPA: Kebijakan Plt Gubernur Aceh Menunjuk Helvizar Ibrahim Sebagai Plt Sekda Aceh Sangat Tepat

"Kita dukung proses yang baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik bagi Aceh ke depan. Tidak adanya konsultasi Plt Gubernur ataupun tim seleksi dengan kemendagri dan Kemenpan RB terlihat sesuatu yang aneh dan dikhawatirkan berdampak kepada sekda terpilih ke depan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi di dalam PP Nomor 53 Tahun 2009 itu dijelaskan Gubernur nanti membawa 3 nama kepada presiden, nanti ketika presiden minta telaah dan pandangan dari Kemendagri dan Kemenpan RB, pihak kementerian tersebut akan jawab apa, sementara mereka tidak dikonsultasikan dan tidak dilibatkan sama sekali, inikan juga satu persoalan,"cetusnya.

Pihaknya juga menyarankan agar dikeluarkannya rekomendasi proses seleksi ulang Sekda Aceh. Kemudian dilakukan koordinasi dengan Kemenpan RB dan Kemendagri sejak mulai pembentukan tim. "Koordinasi antara Aceh dengan pusat harus terus dilakukan demi lahirnya harmonisasi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, agar pembangunan Aceh ke depan bisa lebih baik lagi. Semoga Bapak Plt Gubernur dapat lebih bijaksana dan mengambil jalan tengah untuk masa depan Aceh," ujarnya.

Zazang berharap, "pemilihan Sekda yang melalui proses yang baik sehingga sosok yang terpilih jadi Sekda nantinya juga adalah sosok yang tepat. "Ini bukan asal pilih, dan asal seleksi, tapi bagaimana dari prosesnya harus dilakukan dengan baik sesuai prosedur hingga hasilnya juga baik untuk Aceh," tutupnya.

Share:

Read More

Aktivis GEMPA Tantang DPR Aceh Debat Ilmiah Terbuka

Kabarnasional.net, Banda Aceh- Terkait problem pemilihan Wali Nanggroe yang semakin meluas, kini Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA) kembali gencar menyuarakan polemik tentang terpilihnya Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh yang di kukuhkan oleh DPR Aceh, hal ini dikatakan oleh Koordinator barat selatan Aceh (BARSELA) GEMPA, mudasir. Sabtu (2/2/2019)

Menurut Mudasir, "setelah kita melakukan aksi di Provinsi Aceh tepatnya di kota banda aceh, dengan di mulai dari Simpang Lima, sampai berlanjut didepan halaman Gedung DPR Aceh pada tanggal 28 Januari 2019 lalu, namun aksi tersebut tidak mendapat respon apa pun dari pihak DPR Aceh, dan kantor DPRA pun kosong disaat gelar aksi.

Lanjutnya mudasir, "Sebelum kita melakukan aksi, kita telah mengirimkan surat berupa nota keberatan dan mendesak DPR Aceh untuk melakukan sidang paripurna, dan mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe karena kita menilai tidak sesuai dengan Undang Undang Pemerintah Aceh Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh,"kata Mudasir.

BACA JUGA: PAGI INI, GEMPA GELAR AKSI DI DPRA

"kita berfikir bahwa Masyarakat Aceh harus mengetahui konspirasi hukum yang di permainkan oleh elit politik Aceh selama ini, kita meminta kepada seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyuarakan keadilan sampai tegaknya supremasi hukum di Aceh,"tegas Mudasir.

Tambahnya mudasir, "kami merasa tidak puas dengan pihak DPR Aceh di salah satu Stasiun TV yang di siarkan langsung karena waktu terlalu singkat serta jawaban yang diberikan oleh pihak DPR Aceh sangat tidak subtansial, Tapi setidaknya publik akan menilai terpilihnya Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe cacat secara Hukum dan cacat secara Moral.

Husnul Jamil selaku Koordinator Lapangan (Korlap) pada aksi kemarin Menantang DPR Aceh untuk debat Ilmiah terbuka yang melibatkan politisi, akademisi, dan pakar hukum agar publik mengetahui terpilihnya Malik Mahmud cacat secara Hukum atau tidak, Harapan kita, pihak DPR Aceh harus benar benar serius menyelesaikan persoalan ini.

"Jika DPR Aceh tidak serius menangani persoalan Wali Nanggroe ini, maka kita sangat khawatirkan akan terjadi konflik horizontal di antara Masyarakat Aceh,"Tegasnya Husnul Jamil

Share:

Read More

Personil Polsek Medan Helvetia Mengaji Bersama Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Santunan

Kabarnasional.net, Medan- Polsek Medan Helvetia usai waktu Sholat Jum'at, mengadakan kegiatan mengaji bersama Anak Yatim Piatu dan membaca Surat Yasin serta di lanjutkan dengan menyantuni Anak Yatim Piatu di Mushola Polsek Medan Helvetia. Jum'at (01/02/2019).

Dalam hal kegiatan ini sebelumnya Unit Binmas Polsek Medan Helvetia yang di wakili oleh Personil Bhabinkamtibmas Helvetia Tengah Bripka Chandra Madan Hasibuan.SH dan Panit 2 Binmas Aiptu Dame Sembiring sudah berkoordinasi kepada Ustadz Rudyanto, bahwasanya usai dari Sholat Jum'at nantinya akan di adakannya mengaji bersama Anak Yatim Piatu dan membaca Surat Yasiin serta di lanjutkan dengan pemberian Santunan.

Sebelum di laksanakannya Mengaji dan Membaca Surat Yasiin bersama, Ustadz Rudyanto terlebih dahulu menyampaikan Tausyiah pendek kepada Personil Polsek Medan Helvetia dan Anak Yatim Piatu yang mengikuti kegiatan tersebut,dan di lanjutkan dengan Do'a bersama.

Dalam Tausyiahnya, Ustadz Rudyanto menyampaikan, "Sebaik - baiknya Manusia yang hidup di muka Bumi ini, adalah Manusia yang mau membantu dan bermanfaat kepada orang lain,jadilah Manusia yang benar - benar bermanfaat bagi orang lain yang Rahmatan Lil Alamin,di mata Allah SWT kita sama,bukan Pangkat Jabatan atau kedudukan yang membuat Allah itu senang kepada Kita, tetapi Amal Ibadah Kita serta perbuatan Kita selama hidup di dunia ini,itu yang membuat Allah Suka dan Cinta kepada Kita,maka dari itu jadikanlah diri Kita ini di cintai dan di sayangi oleh yang menciptakan diri Kita yaitu Allah SWT,contohnya salah satu seperti kegiatan yang saat ini Kita laksanakan,Insyaa Allah,Allah akan mencatatnya dan memberikan Hidayahnya kepada Kita Semua,Amin..amin ya Rabbal Alamin,"Ujar Ustadz Rudyanto.

Usai dari menyampaikan Tausyiahnya Ustadz Rudyanto memimpin Do'a dan di lanjutkan dengan pemberian Santunan terhadap Anak Yatim Piatu yang di lakukan oleh Personil Polsek Medan Helvetia,dalam hal ini langsung di pimpin oleh Kanit Binmas Polsek Medan Helvetia Iptu.N. Manurung. SH dan di dampingi personil lainnya.

Usai dari kegiatan di lakukan Foto bersama.

Share:

Read More

T. Iskandar Daod Serahkan 100 Sak Semen Untuk Mesjid Gampong Peunaga Cut Ujong

Kabarnasional.net, Meulaboh - Anggota DPR Aceh T. Iskandar Doad sesuai melaksanakan shalat Jumat menyerahkan bantuan 100 sak semen untuk pembangunan mesjid Al-Itqan Gampong Peunaga Cut Ujong, Meureubo-Aceh Barat. Jum'at (1/02/2019).

"Semoga dapat membantu pembangunan mesjid". Ujarnya

Bantuan 100 sak semen itu diterima langsung oleh Plt. Geuchik Gampong Peunaga Cut Ujong dan disaksikan oleh Anggota DPRK Aceh Barat Herman, SE beserta jamaah yang hadir.

"Alhamdulillah, terimakasih Pak Is atas bantuannya,"Kata Om Khairol sapaan akrabnya.

Menurut Khairul, kader demokrat ini T. Iskandar Daod telah banyak membantu program pembangunan gampong di Peunaga Cut Ujong.

"Pak Is selalu membantu gampong kami,"Tutupnya (M/Red)

Share:

Read More

Musriadi Serahkan Bantuan Santunan kematian, Berikut Penjelasan Tentang Manfaat JPA

Kabarnasional.net, Banda Aceh- Ternyata selain Darson seorang warga asal Simeulue yang akan mendapatkan manfaat dari Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) setelah bergabung, jauh kembali ke Ibukota Provinsi di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh juga telah ada masyarakat yang mendapatkan manfaat atas keberadaan JPA ini, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Aceh Institute Learning Musriadi, S.Pd.,M.Pd yang didampingi oleh perangkat desa setempat, pada Jum'at (01/02/2019).

Dalam hal ini Musriadi selaku ketua Aceh Institute Learning Kepada media menjelaskan "Kebetulan saya sendiri yang menyerahkan bantuan santunan kematian Program Jaminan Masyarakat Aceh untuk Nadhirah Binti Muhammad Jamal di Dusun Jeurat Lee Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh,"jelasnya

Nadhirah yang merupakan mahasiswa disalahsatu perguruan tinggi di Banda Aceh tersebut didaftarkan oleh Musriadi S,Pd, M.Pd selaku tokoh pemuda gampong Ilie Ulee Kareng karena yakin program ini akan bermanfaat untuk yang bersangkutan. Namun Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, kehidupan didepan kita adalah rahasia Allah. Dua hari sejak bergabung dengan JPA dan memiliki kartu, yang bersangkutan dipanggil oleh Allah SWT.

"Rasanya berat sekali hati saya, sebelumnya saya mengantarkan kartu JPA ke yang bersangkutan, namun beberapa hari kemudian saya harus kembali hadir ke rumah beliau menyerahkan santunan kematian sebesar 2,5 juta untuk ahli waris" ungkap Musriadi.

Fauzi Arja, Admin JPA Kota Banda Aceh yang turut mendamping mengunjungi ahli waris menjelaskan, "bahwa para anggota JPA jika meninggal dunia normal akan mendapatkan santunan 2.5 juta sedangkan meninggal kecelakaan sebesar 20 juta, namun selain itu jika sakit dan dirawat juga akan tetap mendapatkan santunan 100.000/hari.

"Alhamdulillah selama setahun program ini telah memberikan dampak dan manfaat ke ratusan orang di Aceh," ungkapnya.

JPA sendiri adalah program sosial yang dikelola oleh Lembaga Natural Aceh yang bisa dipakai di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) Se-Indonesia baik itu pemerintah maupun Swasta. Tidak ada persyaratan yang rumit untuk peserta program ini. Cukup kirim fotocopy KTP baik secara langsung maupun via WA, ditambah biaya pendaftaran yang bisa dicicil ke koordinator daerah, kantor cabang maupun bank mitra.

"Alhamdulillah untuk Gampong Ulee Kareng pendaftaran JPA bisa melalui bapak Musriadi, S.Pd, M.Pd yang kita percaya sebagai tokoh muda dan pembaharu selalu aktif mendampingi dan mendengar masyarakat,"tutup Fauzi. (H/Red)

Share:

Read More

Wujud Peduli, Kapolda Sulsel Beri Bantuan Ke Korban Bencana Di Kabupaten Gowa

Kabarnasional.net, Gowa- Duka mendalam dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Gowa pasca musibah bencana alam yang menimpa pada 22 Januari lalu, yang mengakibatkan kerugian material yang cukup besar, hingga puluhan orang meninggal dunia.

Sehubungan hal tersebut, pada Jumat (01/02/2018 pagi ini.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs. Hamidin pun menunjukkan aksi pedulinya dengan memberikan tali asih terhadap korban bencana yang melanda warga Kabupaten Gowa, khususnya warga Kecamatan Manuju, Kecamatan Tinggimoncong, dan Kecamatan Bungaya.

Penyerahan bantuan (tali asih) yang dipusatkan di Pospol Manuju Desa Moncongloe ini, turut dihadiri oleh Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky S, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga, SIK., MSi, Dandim Gowa Letkol Arh Nur Subekhi, serta tamu undangan lainnya dan sejumlah warga yang menjadi korban bencana.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan turut berduka cita dan rasa prihatin yang setinggi-tingginya atas musibah yang menimpa Kabupaten Gowa dan sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Musibah yang telah terjadi ini adalah pembelajaran untuk kita semua,” tutur Kapolda Sulsel.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan Kapolda Sulsel kepada segenap pihak yang telah sigap merespon terjadinya bencana ini, sehingga dapat tertangani dengan baik, atas peran serta personil TNI-Polri, relawan, masyarakat, dan berbagai instansi terkait lainnya.

Mantan Kapolres Gowa periode tahun 2004 ini pun tak luput mengajak seluruh pihak, baik institusi pemerintah maupun swasta, mulai dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan/Desa, personil TNI-Polri, dan pihak terkait lainnya agar dapat merapatkan barisan untuk meningkatkan koordinasi secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan agar seluruh pihak mampu bekerja sama secara maksimal, sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam menghadapi cuaca ekstrim untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancamana bencana.

Sementara itu, ungkapan terima kasih pun disampaikan oleh salah satu perwakilan warga atas kepedulian Kapolda Sulsel atas musibah yang melanda wilayah Kabupaten Gowa.

 “Terima kasih atas perhatian Bapak Kapolda Sulsel. Semoga musibah ini dapat membawa hikmah untuk kita semua,” ucap Ustad Siala.

Kegiatan tersebut pun dilanjutkan dengan penyerahan tali asih secara simbolis oleh Kapolda Sulsel Drs. Hamidin.

Share:

Read More

Pemerintah Aceh Dukung Penuh Kegiatan Pemuda

Kabarnasional.net, Banda Aceh - Pemerintah Aceh secara tegas menyatakan siap memberikan dukungan penuh untuk kegiatan-kegiatan pemuda, khususnya Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) ke depannya.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dispora Aceh, Darmansyah S.Pd MM saat bersilaturrahmi dengan perwakilan Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) di ruang kerjanya pada Kamis (31/01/2019).

Darmansyah menyebutkan, dirinya diamanahkan oleh Plt Gubernur Aceh untuk menerima kedatangan perwakilan paguyuban mahasiswa dan pemuda Aceh.

"Kita mendukung sepenuhnya pelaksanaan kongres pemuda Aceh yang akan dilaksanakan awal Maret 2019 mendatang," ujarnya.

Masih kata Darman, "dirinya juga sudah menyiapkan gedung pemuda sebagai tempat yang dapat digunakan oleh elemen-elemen pemuda termasuk paguyuban. 

"Gedung pemuda sudah kita siapkan dan sudah direnovasi, jika dulunya gedungnya terkesan angker maka sekarang sudah tidak lagi. Silahkan paguyuban mahasiswa dan pemuda serta elemen pemuda  memanfaatkan gedung itu sebaik mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda," kata Kadispora Aceh didampingi Sekretaris Dispora, dan Kabid Kepemudaan.

Darman juga menyatakan siap membuka diri dan bersama-sama membangun kepemudaan Aceh ke arah yang lebih baik. "Badai kita lalui, air bah pun sudah terlewati, kini saatnya bersama-sama kita membangun Aceh menuju Aceh Hebat dan Aceh yang lebih maju ke depannya. Pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan itu," ucapnya.

Sebelumnya, ketua panitia kongres FPMPA, Muhammad Kalvin menuturkan bahwa pihaknya pada awal Maret mendatang akan menggelar kongres pemuda Aceh ke III. "Insya Allah pada awal Maret mendatang kita rencanya akan menggelar kongres pemuda Aceh ke III. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah untuk membangkitkan semangat pemuda untuk mengambil peran dalam membangun Aceh," ucapnya.

Pihaknya berharap pemerintah Aceh mendukung penuh berbagai kegiatan pemuda nantinya. "Kita berharap kongres ini didukung penuh oleh pemerintah Aceh agar terlaksana sebagaimana yang diharapkan," tandasnya.

Sementara itu, dewan pembina FPMPA, Delky Nofrizal Qutni yang turut mendampingi menyampaikan bahwa kehadiran FPMPA sejak awal siap menjadi mitra kritis dan mitra strategis pemerintah dalam membangun Aceh. "FPMPA siap menjadi mitra kritis dan mitra strategis pemerintah Aceh. Di saat pemerintah melakukan hal-hal positif dan bermanfaat untuk rakyat Aceh maka kita siap bersama-sama mendukung. Begitupun dikala pemerintah khilaf dan melaksanakan kesalahan yang berdampak kepada rakyat, kita siap memberikan masukan dan kritikan," tegasnya.

Delky juga menyebutkan, pada tahun 2014 silam dirinya bersama-sama dengan rekan-rekan paguyuban se-Aceh pernah mengusulkan qanun pembangunan kepemudaan Aceh. "Alhamdulillah, pada tahun lalu DPRA telah mengesahkan qanun kepemudaan Aceh kendatipun tak semua elemen dilibatkan termasuk kita dari FPMPA sebagai pihak yang menyampaikan usulan awal tak dilibatkan, dan hanya pernah diundang sekali via SMS satu jam sebelum rapat dengar pendapat terkait qanun itu dilakukan. Namun demikian, kita siap bersama-sama Dispora Aceh untuk mensosialikan qanun pembangunan kepemudaan Aceh, mengawal realisasi qanun, serta memberikan masukan-masukan terkait qanun tersebut,"kata Delky yang merupakan salah satu inisiator qanun pembangunan kepemudaan Aceh.

Delky juga berharap agar Kadispora Aceh sebagai instansi yang membidangi kepemudaan berkenan mendukung dan bekerjasama dengan paguyuban dalam melaksanakan program- program kepemudaan.

"Pesan saya kepada Pak Kadis, kalau paguyuban usulkan program untuk satu kegiatan yang sifatnya seremonial tapi anggaran mencapai milyaran rupiah maka tolak saja. Begitupun jika kongres ini atau kegiatan lainnya diminta tiket dengan anggaran mencapai ratusan juta atau milyaran, maka coret dan tolak saja," kata Delky menegaskan.

Selain itu, Kabid Kepemudaan Dispora Aceh, Ikhwanul Fitri menyebutkan dirinya siap memfasilitasi kegiatan-kegiatan paguyuban mahasiswa dan  pemuda sesuai dengan tupoksinya. "Untuk ke depan kita akan minta data dan profil tiap pagayuban, sehingga ke depan jika ada program- program kepemudaan, kita dapat bersinergi dan bersama-sama,"pungkasnya.

Share:

Read More

FPMPA: Kebijakan Plt Gubernur Menunjuk Helvizar Ibrahim Sebagai Plt Sekda Aceh Sangat Tepat

Doc Photo: Sudirman

Kabarnasional.net, Banda Aceh - Ketua Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) menyatakan mendukung atas kebijakan Plt Gubernur Aceh dengan mengangkat Ir Helvizar Ibrahim MSi sebagai Plt Sekda Aceh. Hal ini disampaikan oleh ketua FPMPA, Sudirman SP kepada media ini, Jum'at (01/02/2019).

"Kendatipun kita belum pernah berjumpa Pak Helvizar, namun selama ini kita senantiasa mengamati pejabat-pejabat yang ada di Aceh. Pak Helvizar ini menurut pengamatan kita merupakan sosok yang sangat berpengalaman di dunia birokrasi, pernah menjadi staf ahli gubernur bidang keistimewaan, kepala Disnaker, Kepala BPM, dan sempat menjabat sebagai kepala Dinas Kominfo, telematika dan persandian Aceh. Jadi, kita lihat beliau sosok yang sangat mumpuni untuk menangani persoalan birokrasi, dan beliau sosok yang cerdas serta komunikatif" jelas Sudirman.

BUCA JUGA: SEKDA DERMAWAN PIMPIN APEL "PERPISAHAN"

Menurut Sudirman,"penunjukan Helvizar Ibrahim sebagai Plt Sekda adalah kebijakan dengan pertimbangan matang dikala Sekda Aceh Drs Dermawan MM harus memasuki masa pensiun. Tentunya kekosongan posisi Sekda itu tak bisa dibiarkan begitu saja sehingga harus ditunjuk pelaksana tugas yang tepat.

"Kita berharap kekosongan jabatan Sekda ini, Alhamdulillah diisi oleh orang yang tepat profesional dan mumpuni. Kita berharap meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lalu lama, Pak Helvizar mampu memberi kesan positif dan melaksanakan tugas sebagai Plt Sekda secara maksimal,"imbuhnya.

Sudirman juga menyampaikan, "pada Agustus 2018 silam Helvizar Ibrahim sempat membawa harum nama Aceh dengan menerima anugrah sebagai salah satu provinsi dengan pembinaan K3 terbaik Se-Indonesia.

"Jika lihat track record dan pengalaman memang sudah selayaknya beliau diberi amanah itu. Bahkan sebelumnya kita berpikir beliau masuk dalam satu dari 3 besar calon sekda Aceh, namun ternyata hanya sampai 10 besar," sebutnya.

Sudirman berpesan kepada Sekda Aceh untuk terus memaksimalkan pembenahan birokrasi di Aceh. "Kita berharap kendatipun hanya sebagai pelaksana tugas, pak Helvizar hendaknya dapat terus memaksimalkan program-program reformasi birokrasi sebagaimana yang diciptakan pemerintahan Aceh hebat,"pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menunjuk Helvizar Ibrahim yang kini menjabat kepala Disnaker modul sebagai Plt Sekda Aceh, pada Kamis (31/01/2019) di Pendopo Gubernur Aceh. Penunjukan Plt Sekda Aceh ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dikarenakan Drs Dermawan MM akan pensiun pada 1 Februari 2019. (Red)

Share:

Read More

Dwi Luhnuari Gelar Pertemuan Dengan Ibu- Ibu 4 Kecamatan Di Kota Banda Aceh

Kabarnasional.Net, Banda Aceh-  Antusias masyarakat dari 4 kecamatan yang hadir di antaranya Kecamatan Syiah kuala, Kecamatan kuta alam, Kecamatan kuta raja, dan kecamatan meuraxa pada pertemuan yang digelar di Blang Padang Coffe arabica Gayo pada kamis malam (31/02/2019).

Dalam pertemuan tersebut turut berhadir Seratusan lebih ibu- ibu dari 4 Kecamatan yang berhadir.

Dalam hal ini salah seorang ibu- ibu yang berhadir pada pertemuan tersebut kepada media menjelaskan, "Kami sangat antusias dengan hadirnya sosok perempuan yang maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari aceh, semoga kedepan adanya penyambung lidah masyarakat Aceh, khususnya kepada kaum perempuan yang ada di ibu Kota Banda Aceh, untuk benar benar memperjuangkan apa yang menjadi hak- hak dasar bagi perempuan aceh.

"Kami sudah jenuh dengan janji- janji Calon Legislatif (caleg) yang sudah duduk di Pusat, tapi dia tidak peduli dengan aspirasi kaum perempuan,"katanya seorang ibu pada pertemuan semalam.

Lanjutnya, "Harapan kedepannya bagaimana Aceh ini menjadi satu contoh atau Road Map bagi daerah lain, bagaimana mengcover kepentingan perempuan dengan benar-benar di Prioritaskan, maka dengan adanya Ibu Dwi Luhnuari Jumwati S.E yang maju sebagai Caleq DPR RI Dapil 1 Aceh dari PDI Perjuangan untuk menuju ke parlemen menjadi model bagi daerah lain kalau aceh itu memiliki perempuan- perempuan hebat, seperti Cut Nyak Dhin, Cut mutia, dan Laksamana malahayati yang bisa berkecimpung dalam dunia politik untuk memperjuangkan aspirasi perempuan.

Seratusan lebih ibu- ibu yang berhadir dalam pertemuan tersebut menyatakan siap mendukung sepenuhnya Dwi Luhnuari Jumwati dengan nomor Urut- 3 untuk maju ke DPR RI di 2019 mendatang, dan mengajak seluruh masyarakat Aceh bahu- membahu untuk memperjuangkan Dwi Luhnuari supaya terpilih maju ke parlemen. (Red)

Share:

Read More