Komnas HAM Dukung Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental ~ kabarnasional

Komnas HAM Dukung Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental

Doc Photo :Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Penetapan Rekapitulasi DPTb dan DPK.

Kabarnasional.net, Batam,- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung dan mendorong langkah KPU dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental atau gangguan jiwa. Hal tersebut sudah sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Penyandang disabilitas mental ada yang sedang dalam proses penyembuhan, ada yang sudah sembuh, dan kondisi tersebut memungkinkan yang bersangkutan bisa memilih, itu yang harus diprioritaskan untuk didaftar. Jika pada saat hari pemungutan suara kumat atau kehabisan obat, tentu dia tidak bisa lagi menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah, di depan anggota KPU Provinsi seluruh Indonesi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Penetapan Rekapitulasi DPTb dan DPK, Jumat (11/1/2019) di Batam.

“Barang siapa menghalang-halangi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, ada hukuman pidananya. Karena itu, penyandang disabilitas juga harus diperlakukan sama, karena punya hak pilih yang sama dengan pemilih yang lain,” tutur Hairansyah yang juga mantan Anggota KPU Provinsi Kalimanan Selatan tersebut.

Hairansyah juga menjelaskan, Komnas HAM yang mempunyai tagline “Pemilu Ramah dengan HAM” ini juga melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu. Tugas pokok pemantauan tersebut untuk mendorong ketentuan dan aturan harus menonjol perspektif HAM dan mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilu Luar Negeri Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Wajid Fauzi menuturkan bahwa suara pemilih Warga Negara Indonesia (WNI) di seluruh dunia adalah aset bangsa ini, termasuk yang di luar negeri. Indonesia juga ada 132 perwakilan di luar negeri.

“Tugas pokja ini pertama kali membentul 130 PPLN, kemudian melakukan pendataan yang disepadankan dengan Dukcapil, BNP2TKI, dan Imigrasi. Semua kedutaan besar dan konsulat harus mendukung dan netral. Jika ada kedutaan dan konsulat yang tidak netral, laporkan saja kepada kami,” jelas Wajid yang juga Dubes RI untuk Suriah. (Red)