Doc Photo: Maswadi
Kabarnasional.net, Lhokseumawe- Maswadi, Demisioner Ketua BEM Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Malikussaleh menilai, pengukuhan Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh 16 Desember 2018 lalu cacat hukum. Karena tidak mengikuti sebagaimana diamanahkan dalam regulasi yang telah ditetapkan. Sabtu (26/01/2019).
Maswadi menjelaskan, "Seharusnya sebelum dilakukan pengukuhan, harus melibatkan ulama seluruh kabupaten/kota Se-Aceh. Ini sebagai syarat proses penjaringan. Namun, pengukuhan Wali Nanggroe kali ini tanpa kehadiran ulama dan tetap dikukuhkan beberapa waktu lalu.
Meskipun memang benar, sebutnya, "Majelis Tinggi, Majelis Tuha Peut, Majelis Fatwa, dan Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah sepakati untuk mengukuhkan kembali Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023.
“Kami mengkritisi ini, karena pengukuhan Wali Nanggroe ada kecacatan hukum,” kata maswadi.
Menurut mahasiswa akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh ini, Lembaga Wali Nanggroe merupakan marwah rakyat Aceh. Karena Wali Nanggroe milik seluruh rakyat Aceh, sehingga bila proses pengukuhan saja sudah tidak sesuai, tentunya akan bisa menjatuhkan nama baik rakyat Aceh.
Oleh karena itu, maswadi mendorong semua pihak untuk memperbaiki keberadaan lembaga Wali Nanggroe. Terutama proses pemilihan kembali yang terkesan tertutup dan tak transparans.
"Saya menilai terpilihnya Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tidak sesuai dalam Undang Undang Pemerintah Aceh yang termaktub dalam Undang-Undang Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana di sebutkan dalam pasal 70 ayat (1) bahwa Wali Nanggroe di pilih secara musyawarah oleh komisi pemilihan Wali Nanggroe yang di bentuk secara khusus, tetapi pemilihan Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe tidak dihadiri oleh delegasi ulama di 23 Kabupaten Kota yang ada di aceh sebagai mana yang tercantum dalam komisi pemilihan,"jelasnya.
Maswadi juga salah satu mahasiswa yang bergabung dalam aliansi mahasiswa Se-Aceh yang di bentuk pada tanggal 22 januari 2019 di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh yaitu GEMPA – WN.
Dia juga mengatakan akan menggalang kekuatan sebesar besarnya untuk melakukan Aksi demonstrasi di depan DPRA dengan menuntut :
1. Mendesak DPRA mengadakan sidang paripurna untuk mencabut mandat Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe.
2. Mendesak BPK untuk mengaudit anggaran yang di Alokasikan kepada Lembaga Wali Nanggroe di Bawah Kepemimpinan Malik Mahmud.
3. Memperkuat Harkat Martabat Lembaga Wali Nanggroe.
4. Mendesak Waliyul Hadi untuk membentuk komisi pemilihan secara transparan.
"Harapan kami sebagai Bangsa Anak Aceh, kami berharap sosok Wali Nanggroe menjadi pemersatu Bangsa Aceh, Selain itu Wali Nanggroe harus mampu memproteksi Tanah, Air, dan Kekayaan Alam yang ada di Aceh Dari serbuan kapitalisme asing,"harapnya
"Selanjutnya Wali Nanggroe Adalah Orang yang Faham ilmu Agama, Faham Fiqih Kontemporer dan Tafsir Kontemporer, Selanjut nya Wali Nanggroe harus mampu menjadi garda terdepan dalam membangun Diplomasi Adat Lintas Regional, Nasional, dan Internatinal.Terakhir harapan kami Wali Nanggroe harus memahami geopolitik Internasinal,"tutupnya Maswadi. (Red/M)
No comments:
Post a Comment